KITA SUDAH KEBABLASAN, SAATNYA KEMBALI KE DASAR FILOSOFIS UUD 1945

KITA SUDAH KEBABLASAN, SAATNYA  KEMBALI KE DASAR FILOSOFIS UUD 1945
Buku yang kita susun "Indonesia Tanpa Liberalisme Mungkinkah," memiliki arti bahwa memang Indonesia sekarang menempatkan ekonomi sebagai ideologi.Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melanjutkan kebijakan ini sebagaimana di masa Pemerintahan Soeharto. Ekonomi tidak dapat ditempatkan sebagai ideologi, apalagi pada hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak.Pun adanya liberalisasi pendiikan membuat Indonesia dipaksa menanggung beban berat pengangguran intelektual. Di bidang tenaga kerja, dengan adanya sistem kontrak, di wilayah saya banyak sekali warga tidak serius bekerja menjelang kontraknya habis. Kita lihat juga banyak tenaga kerja harus ke luar negeri, tetapi di sana yang diperoleh siksaan, perlakuan tidak senonoh bahkan banyak yang dipulangkan kembali ke Indonesia karena izin tempat tinggalnya tidak diperpanjang.Bagaimana pun jika di luar negeri bangsa kita tetap menjadi kelas dua. Saya menulis dalam buku ini, semua ideologi pasti bertujuan baik agar masyarakatnya adil dan makmur. Tetapi sebetulnya kita sudah memiliki ideologi Pancasila, yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Itu pun sekarang hanya muncul kalau kita sedang bersengketa dan kena musibah, tetapi jarang kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Tahun 2014 ini adalah tahun menentukan bangsa ini apakah tetap maju ke depan, atau tetap berada di tempat. Masalahnya budaya asli bangsa ini belum bisa menerima hal-hal bersifat "individu", tetapi kebersamaan atau gotong royong yang termuat dalam sila-sila Pancasila.Satu-satunya jalan jika pemerintahan baru terbentuk, ya mengembalikan falsafah hidup sesungguhnya bangsa Indonesia ini yang dimulai dengan mengamandemen UUD 1945 setelah mengalami perubahan sebanyak empat kali. Saya menyebutnya perubahan-perubahan itu kebablasan.

Jumat, 10 Mei 2013

SEBAIKNYA PAPUA JANGAN MERDEKA

Masalah Papua kembali mencuat kepermukaan setelah dibukanya “Kantor Free West Papua” di kota Oxford, Inggris. Bangsa Indonesia terkejut. Pemerintah Indonesia langsung menyampaikan protes keras dan keberatan yang mendalam terhadap perkembangan dimaksud. Atas instruksi Kementerian Luar Negeri, Dubes RI di London telah menyampaikan posisi pemerintah tersebut kepada Pemerintah Inggris”, ujar Menlu RI, R.M. Marty M. Natalegawa, di Jakarta, 4 Mei 2013. Hal yang sama juga dilakukan kepada Kedubes Inggris di Jakarta.

Menurut Kementerian Luar Negeri RI pembukaan kantor tersebut jelas tidak sesuai dan bertolak belakang dengan hubungan bersahabat yang selama ini terjalin di antara kedua negara dan bahkan posisi Pemerintah Inggris sendiri yang selama ini mendukung integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) termasuk di dalamnya Papua dan Papua Barat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah NKRI. Selain itu, tindakan tersebut juga bertolak belakang dengan pandangan masyarakat internasional yang secara tegas mendukung NKRI. “Perkembangan dimaksud sebenarnya lebih mencerminkan keputusasaan pihak separatis menghadapi kenyataan dimaksud” tegas Marty.

Sementara itu Pemerintah Inggris, melalui Kedubesnya di Jakarta telah menyampaikan tanggapan terhadap perkembangan dimaksud yang intinya menegaskan kembali sikapnya yang tidak mendukung kemerdekaan Provinsi Papua dan Papua Barat. Selanjutnya Pemerintah Inggris menegaskan pula bahwa Dewan Kota Oxford tidak mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Inggris dan memandang bahwa keputusan untuk membuka kantor dimaksud sepenuhnya adalah keputusan Dewan Kota Oxford.

Dalam hal ini Pemerintah Indonesia sekali lagi mendorong agar Pemerintah Inggris senantiasa konsisten dan nyata menunjukkan kebijakannya untuk tidak mendukung tindakan apa pun yang terkait dengan separatisme Papua sesuai dengan hubungan bersahabat Indonesia dan Inggris dan sejalan dengan pandangan masyarakat internasional terkait integritas wilayah NKRI.

Pernyataan Kementerian Luar Negeri RI itu sudah tentu sangat tepat. Jangan ada lagi intervensi asing setelah kita mengalami penjajahan yang begitu lama.Berbagai negara di masa-masa Pemerintahan Soekarno memang ingin memasuki wilayah yang telah kita proklamirkan sejak 17 Agustus 1945, terutama Belanda pada waktu itu yang ingin kembali menjajah Indonesia. Diperkuat dengan Inggris atas nama Sekutu.

Papua yang dulunya bernama Irian Barat memiliki luas 22 persen dari luas daratan Indonesia, tetapi hanya menampung penduduk sebanyak 0.79 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Kerenggangan penduduk ini merupakan salah satu kendala dalam pengembangan wilayah.

Saya pernah menulis di Harian Suara Karya, Selasa 13 Juni 2000, berjudul:”Belum Saatnya Berdiri Negara Papua Merdeka.” Intinya memang penduduk asli yang terdiri dari banyak suku di Papua tidak harus merdeka. Sama halnya dengan kepulauan lain di Indonesia seperti Sumatera, Sulawesi, Jawa, NTT dan lain-lainnya yang tergabung dalam NKRI. Jika kita berbicara asal suku sungguh tidak relevan lagi pada saat ini, karena di daerah-daerah lain juga memiliki identitas yang berbeda-beda. Namun tetap satu. Bangsa Indonesia. Yang menjadi masalah sekarang adalah person-personnya. Berintegritaskah dia, memiliki semangat cinta tanah air kah, mempunyai jiwa patriotikkah. Bahkan dikatakan bahwa cinta kepada tanah air merupakan sebagian dari iman.Mempertahankannnya dari intervensi asing merupakan kewajiban dari setiap warga negara.

Papua memang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia. Salah seorang pengarang asing, Gavriil Kesselbrenner yang di dalam bukunya berjudul:”Irian Barat: Wilayah yang Tak Terpisahkan dari Indonesia,” yang diterbitkan tahun 1961, mengatakan bahwa lama sebelum kedatangan kaum penjajah, antara Indonesia dengan Papua terdapat hubungan-hubungan politik, perdagangan dan kebudayaan.

“Para ahli sejarah dan etnografi Barat, Hille, Finsch, Kriger, Van Erde, Risenfeld dalam karya-karyanya mengutarakan, bahwa Papua (dalam bukunya itu memakai istilah Irian Barat) yang dalam masa lampau sering dikunjungi orang-orang Indonesia, mengalami pengaruh Indonesia yang bermanfaat dalam segala lapangan kebudayaan materiil. Bangunan-bangunan besar dari batu yang masih ada sampai kini di beberapa daerah Papua didirikan oleh orang-orang Indonesia,” ujarnya.

Pada sisi lain dengan adanya masalah ini, Pemerintah Indonesia memang diingatkan agar bersungguh-sungguh mewujudkan kesejahteraan kehidupan rakyat Papua. (Foto: Patung Pembebasan Irian Barat /Sekarang Papua di Lapangan Banteng, Jakarta)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar